Permendikbud No.75 Tahun 2016 Di jadikan Alasan Sekolah dan Komite Lakukan Penggalangan Dana

Indramayu, Berita Global.Com,-Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen pendidikan Nasional (Depdiknas).Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 (dua belas) tahun, yaitu dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan dilanjutkan ke tingkat SMA atau SMK.

Demi menunjang program tersebut, pemerintah telah memberikan berbagai subsidi kepada siswa yang kurang mampu untuk meringankan beban, juga bantuan sarana/prasarana, fasilitas dan pelayanan di sekolah melalui BOS, BOP, BSM, KIP,  PKH, APBD khusus pemerintah kabupaten/ kota setempat, dll.

Walaupun begitu, dari hasil penelusuran lapangan, siswa masih sering dimintai berbagai macam biaya. Dari Biaya formulir pendaftaran ulang, sumbangan siswa baru, biaya seragam sekolah, LKS atau modul pengayaan, biaya buku sekolah, Biaya les atau tambahan pelajaran, Biaya praktikum,iuran kebersihan dan keamanan, Biaya wisuda kelulusan, sumbangan Pengembangan Sekolah (perpustakaan, laboratorium, dsb), renovasi gedung, kemah, pramuka, hingga study tour dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Alasannya, bantuan yang diberikan pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh operasional sekolah, pungutan sekolah seolah dilegalkan karena sudah mengatas namakan komite sekolah, memang  hal ini tertuang dalam  peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan no 75 tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 10 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan,  komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsi nya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Namun ditegaskan dalam Permendikbud ini, bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan untuk Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana/prasarana dan pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara penggunanaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah dan dapat Dipertanggungjawabkan secara transparan dan Dilaporkan kepada Komite Sekolah. Menurut chandra selaku salah satu pengurus Dewan Pendidikan kabupaten Indramayu di temui jum’at (17/3/17) lalu di ruang kerja nya mengatakan, banyak komite sekolah di kabupaten Indramayu. yang tidak  mengerti dan memahami tentang permendikbud tersebut, bahkan tak jarang ia menemukan komite sekolah yang tidak tau tentang  permendikbud ini sehingga ia merasa tergerak ingin terjun ke setiap sekolah untuk memberi pemahaman tentang permendikbud kepada pihak sekolah dan para komite.

hasil pantauan tim ke beberapa SMP di indramayu ditemukan dugaan kejanggalan pada kinerja komite, contoh salah satu mantan sekolah bertaraf RSBI, staf TU sekolah yang tidak mau di sebutkan namanya ketika ditemui mengatakan, masa sekretaris komite sekolah pegang uang hasil

 

penggalangan dari siswa, seharusnya itu tugas bendahara komite, katanya. lalu jika komite mengeluarkan uang hasil penggalangan tersebut, harus ada surat pemberitahuan untuk sekolah. sekretaris komite malah seenaknya saja mengeluarkan anggaran tanpa di ketahui pihak sekolah, tambahnya.

terpisah, di lain sekolah 16 maret lalu ada pihak sekolah yang memberangkatkan peserta didiknya untuk study tour namun sayang penggalangan dana nya di lakukan langsung oleh pihak sekolah. alias tidak melalui komite dan tidak sesuai dengan permendikbud. hal ini di akui oleh humas sekolah tersebut ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu “penggalangan dana yang dilakukan berupa tabungan wajib untuk seluruh peserta didik kelas 8, hasil tabungan tersebut digunakan untuk biaya study tour sebanyak 650ribu yang di sepakati oleh wali murid dan dikumpulkan ke panitia study tour, katanya. sementara untuk yang tidak ikut study tour tidak di kenakan sanksi atau denda apapun dari sekolah, ia juga mengakui ada yang tidak ikut dan uang hasil tabungannya belum di kembalikan oleh panitia, tapi kami akan segera mengembalikan, tambahnya.

sementara, salah satu  wali murid yang anaknya ikut study your di sekolah tersebut ketika di temui mengatakan, peserta didik yang tidak ikut juga membayar setengah dari 650ribu, katanya. ia melihat sendiri dan menanyakan langsung ke wali murid yang saat itu mau membayar setengah ke sekolah padahal anaknya tidak ikut. setelah itu saya membayarkan sendiri uang study tour untuk anak saya, setelah membayar saya di beri tanda terima berupa kwitansi resmi sekolah, di kwitansi tersebut tertera barcode, jika di cek barcode nya akan keluar nama sekolah anak saya. jelasnnya.

di sisi lain, ketua LSM PELOPOR Kabupaten Indramayu, nanang, mengatakan, permendikbud no 75 tahun 2016 sbagai payung hukum komite dan pihak sekolah untuk menggalang dana dari peserta didiknya. namun sayang, dari hasil pantauan tim di lapangan, penggalangan dana yang di lakukan baik oleh pihak sekolah ataupun komite agaknya banyak yang keluar dari gerbong permendikbud, jika demikian hal ini bisa dinamakan praktek pungli,  ia juga mendesak agar tim saber pungli melalui pokja intelegent lebih fokus memantau adanya dugaan  praktek pungli di sekolah. tegasnya. (Eka)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *