Dukungan Pembentukan Bangka Utara

Jakarta, BeritaGlobal.Com – Selain merupakan kawasan wilayah strategis Nasional dimana Pangkalan TNI Laut ada di Natuna, pemekaran Bangka Utara ini juga penting segera dilaksanakan karena merupakan ujung ujung Alur Laut Kepulauan (AĹKI) Zona Ekonomi Indonesia untuk lalu lintas kapal antar benua.

Hal itu disampaikan Ketua Team Formatur Forum Komunikasi Daerah (Forkoda), Ir. Iwan A Nahwani saat ditemui awak media di rumah makan Remboelan, Plaza Senayan Jakarta, Jumat (05/07/19).

“Jadi, dua alasan penting itu yang membuat Bangka Utara ini dibentuk,” kata pria yang sekarang menjadi Wakil Ketua Forkoda ini.

Menurut Iwan, Bangka Utara merupakan bagian dari Provinsi Bangka Belitung induk yang mau dimekarkan menjadi Kabupaten Bangka Utara.

“sudah sangat layak dimekarkan karena syarat-syarat untuk pemekaran baik dari Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang Daerah sudah selesai,” kata iwan.

Ia menjelaskan bahwa untuk kajian-kajian, akademis, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan daerah, sumber daya untuk menjalankan pemerintahan yang akan dibentuk juga sudah selesai semua.

“jadi, score kita dalam kajian menurut kajian teknis berdasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Undang-undang daerah 438 dari 500 yang harus kita penuhi,” paparnya.

Ia  mengakui bahwa walaupun layak secara peraturan, ada kendala kecil dalam waktu dekat ini akan disiasati yaitu melalui Perda pemekaran yang diajukan oleh teman-temannya yang sudah berjuang. Hal ini ditempuh karena Bangka Belitung Utara hanya mempunyai 2 Kecamatan. sedangkan, sesuai dengan peraturan harus memiliki 5 Kecamatan.

Dijelaskannya bahwa di pusat sudah sampai pada tahap rapat di komisi II.

“Nah, pertemuan kita hari (05/07/19) di Gedung DPR ini membahas rencana kunjungan Ketua DPR, Bambang Soesatyo dan ketua komisi II, Bapak Ermana pada tanggal 18 juli 2019 akan berkunjung ke Bangka Belitung.

” Tadi juga kebetulan ketemu pak Asrul Sani, Sekjen PPP yang juga merupakan Wkl. Ketua TKN Jokowi – KH. Ma’aruf Amin, beliau mendukung juga pembentukan Bangka Utara ini. Sehingga kita berharap dengan adanya Bambang Soesatyo dan Asrul Sani yang dekat dengan lingkaran istana dapat lebih singkron antara Legislatif dan Eksekutif untuk pemekaran ini,” jelasnya.

Didampingi Anggota Team Bedepeng, Yuri Munandar, Panglima Johan Murod (PJM), Melda Addriani, Mustika Sani, dan masyarakat Bangka Belitung yang ada di Jakarta, Iwan  mengungkapkan bahwa pemekaran diperjuangkan setelah terbentuk Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2009.

Kemudian, sekitar tahun 2010 teman-teman lama berusaha untuk pemekaran ini. ” Hal ini dilakukan karena kita merasa ditinggal. dahulu sebenarnya Bangka Utara itu sudah ada, karena proses politik yang terjadi di Bangka Belitung, tidak jadi terbentuk. Sedangkan belakangan seperti Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah sudah terbentuk, ” urainya.

Ditempat yang sama, Anggota team Bedepeng di Jakarta, Mustika Sani, SH, MH menambahkan bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Bangka Utara memang merupakan keniscayaan baik ditinjau dari perspektif pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional (KSN) sesuai Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maupun realita kehendak masyarakat yang diprakarsai serta dimotori oleh Forkoda Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Bangka Utara.

Kemudian,  didukung Pemkab Bangka dan Pemprov Babel yang telah melakukan berbagai persiapan untuk membentuk DOB tersebut, sebagaimana diatur oleh Bab VI mengenai Penataan Daerah, khususnya Paragraf 1 mengenai Pemekaran Daerah.

“Oleh karenanya kunjungan silaturahmi Ketua DPR RI beserta Ketua Komisi II dan rombongan yang direncanakan pada hari Kamis, 18 Juli 2019, ke daerah Kepulauan Bangka Utara tersebut, menjadi amat penting. Beliau dapat melihat berbagai persiapan normatif dan administratif DOB, terutama fakta mengenai cukup terbukanya posisi geografis,” ujar  mustika sani.

Oleh karena itu, lanjut mustika, dibutuhkan penguatan sebagai bagian strategis dari Ketahanan dan Kedaulatan Nasional, potensi Ekonomi berskala Nasional, Keunikan Adat Budaya, dan secara historis daerah tersebut adalah sebuah Karisidenan (Belinyu) seperti empat Karisidenan lain di Pulau Bangka yang sejak Provinsi Babel terbentuk sudah menjadi Kabupaten, karena merupakan suatu fakta bagi pertimbangan KSN sehingga bisa segera dibentuk Pansus.

Adapun bahwa tujuan terbentuknya Bangka Utara sudah pasti demi kesejahteraan rakyat karena Bangka Utara tidak bisa lagi hanya bertumpuh pada kemurahan alam. Disana ada timah ada kuarsa

“Kita tidak bertumpuh disitu lagi. Kita akan bertumpuh pada hal yang lain misalnya Industri, Pariwisata dan Perikanan. Kita berfikir untuk kedepan. Mungkin kita tidak merasakan hasil perjuangan ini. Tapi kita akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang anak cucu kita di masa yang akan datang,” tutup Iwan. (Wes/pmbn/bgc)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *