Perwakilan Pemilik Unit Apartemen Kemang Village Mempertanyakan SHM Sarusun Yang Tak Kunjung Terbit

 

Jakarta , Sebagaimana amanat undang undang rumah susun, bahwa setiap apartemen khususnya yang ada di DKI Jakarta harus mendapatkan pengesahan pertelaannya dari gubernur DKI Jakarta terlebih dahulu, baru setelah itu bisa dilaksanakan AJB yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya SHM Sarusun (sertifikat hak milik satuan rumah susun).

Berdasarkan temuan dan investigasi dilapangan beberapa apartemen memang bermasalah  di seputar penyelesaian AJB nya.Masalah penyelesaian AJB bisa  terjadi karena  beberapa hal misalnya karena sertifikat induk masih tergadai, atau masih ada nya sebagian  perijinan yang belum selesai.Contohnya kemang village yang dikelola Lippo yang sampai sekarang belum ada AJB nya karena pertelaannya belum ada.
 
Hal ini sangat merugikan pemilik karena mereka setelah belasan tahun kenyataannya hanya memegang ppjb.
Dari sisi penerimaan negara juga sangat merugikan karena pajak yang seharusnya diterima negara  belum dapat dipungut.
 
Masalah transparansi  penggunaan  dana IPL , sinking fund, listrik beserta kenaikannya dan ppn yang dikenakan juga menjadi masalah yang harus dijelaskan dan diungkap secara transparan, demikian pesan yang disampaikan.

Hampir 14 tahun tinggal di apartemen Kemang Village, Robert, belum pernah melihat pertelaan apartemennya yang sudah disahkan oleh gubernur Dki Jakarta yang tentu berakibat sampai saat ini belum pernah dilaksanakan AJB yang berujung dengan tidak terbitnya SHM unit miliknya.  Keresahan tak jelasnya status kepemilikan unit tersebut dipertanyakan kepada Sandiaga Uno dan Iman Satria,  mengapa pemda Dki Jakarta membiarkan hal tersebut terjadi yang  jelas jelas telah merugikan hak hak pemilik unit. selain dari apartemen Kemang Village juga hadir perwakilan pemilik dari apartemen/rusunami Green Park View jalan  Daan Mogot km 14 Jakarta Barat, apartemen Essence jalan Darmawangsa, apartemen East Park Cakung Jakarta Timur yang juga belum memiliki shm sarusun.

Ternyata permasalahan yang dialami pemilik apartemen bukan hanya masalah SHM Sarusun.yang tidak jelas keberadaannya, intimidasi pengelola apartemen berupa pemadaman listrik di unitnya dialami pemilik unit Gading Resort Residence Moi Kelapa Gading, apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran.  Sedang pemilik unit apartemen Mediterania Marina Ancol mengatakan dipaksa mengakui berutang 19 juta kepada pengelola apartemennya padahal pengelola tidak punya ijin operasional dari gubernur Dki Jakarta.

Sedangkan pembeli unit East Point apartemen kebingunan karna sampai saat ini pengembang pihak perumnas belum juga menyelesaikan bangunannya padahal sudah dibayar sejak 2013. bangunan belum bisa dihuni tapi kami sudah ditagih service charge, listrik, air. aneh kan.

Sementara itu pemilik unit apartemen Graha Cempaka Mas meminta campur tangan pemda Dki Jakarta supaya p3srs pilihan warga yang sudah dinyatakan sah oleh pengadilan agar bisa mengelola apartemen gcm tanpa campur tangan pihak pengelola yang tidak punya ijin operasional itu yang merupakan bonekanya duta pertiwi.

Dihadapan para pemilik unit apartemen tersebut baik Sandi maupun Iman Satria berjanji setelah libur lebaran akan segera menindaklanjuti keluhan yang sudah disampaikan tadi.

Robert dan pemilik unit yang hadir pada acara dialog tersebut merasa memiliki harapan baru setelah sekian lama tak tahu harus melakukan apa untuk menegaskan status kepemilikannya. kami berterima kasih atas bantuan pak Alex yang sudah mempertemukan kami dengan wakil gubernur dan ketua komisi di DPRD Dki Jakarta. Kami akan segera membuat resume permasalahan yang terjadi di apartemen kami, hambatan apa yang kami alami selama ini dan solusi apa yang kami harapkan dari pemda Dki Jakarta dan komisi di DPRD Dki Jakarta, demikian disampaikan Robert diakhir pertemuan tadi malam.

Lain lagi yang di utarakan DR .drh R Wendeilyna S.MSI ( selaku wakil /pemilik apatemen di Gren Park View Apartemen ) menyampaikan bahwa Kami sebagai warga tentunya ingin hak pengelolaan dipercayakan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ( PPPSRS ) katanya dan kami tidak ingin diintimidasi lagi,  salah satu bentuk intimidasi adalah adanya sejumlah orang yang menginap di koridor milik warga. Selain itu warga juga mengeluhkan pemutusan kabel listrik dan air.tandasnya (dbs)

 

 

Artikel Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *