Parah ….Pelanggaran Panwaslu Kota Jakarta Utara

Jakarta, Jelas integritas panwas sudah di nodai oleh penyelenggara yang saat ini masih menjabat di tubuh panwas baik tingkat kota maupun kecamatan dan menjadi cerminan buruk penyelenggaraan pengawasan kedepan.

Bahkan kuat diduga bahwa ketiga komisioner panwaslu kota Jakarta Utara terdapat pelanggaran yang berstatus pegawai negeri sipil, terdapat penyalah gunaan anggaran yang belum terselesaikan oleh komisioner incumbent.

Penyerhan bukti akan diserahkan dalam waktu dekat, Terselenggaranya tahapan tersebut sarat dengan kecurangan dan mengabaikan aduan serta tanggapan masyarakat.

Sehingga banyak panwaslu kecamatan yang tidak memenuhi kualifikasi serta syarat yang ditetapkan undang-undang kembali ditetapkan dan dilantik menjadi panwaslu kecamatan.

Tanggapa masyarakat terkait aduan dan keluhan PTPS pada penyelenggaraan  pemilu gubernur DKI Jakarta 2017-2022 karena hak pembiyaan lapangan tidak kunjung diberikan,  sehingga diduga adanya markup anggaran dan penggelapan dana penyelenggaraan pemilu di panwascam pada saat itu.

Bahkan informasi yang diperoleh dari mantan PTPS diduga merata se Jakarta Utara seluruh kecamatan. Bahkan banyak PTPS bersedia memberikan kesaksian dan pernyataan secara tertulis dan bermatrai diakui secara hukum.

Hingga tugas dan kewajiban PTPS selesai hanya diberikan janji alias harapan palsu yang seharusnya dana PTPS sudah di serahkan seiring tugas dan kewajibannya selesai satu minggu pasca pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2017-2022

Seharusnya tanggal 23 April 2017 secara administrasi maupun keuangan sudah terselesaikan, tetapi PTPS dari kecamatan kelapa gading mengaku tidak kunjung direalisasulikan.

Dari informasi yang di terima dari group WA PTPS Kelapa Gading yang tidak ingin disebut nama,  ketua panwascam Kelapa Gading yang sekarang sudah menjadi panwaslu kota Jakarta Utara berusaha menyelesaikan hak itu pada tanggal 23 agustus 2017 karena merasa terancam di pencalonan panwaskota Jakarta Utara, bersama dua orang anggota lainnya dan salah satunya adalah Ibu Jamilah yang kembali menjadi panwaslu kecamatan 2017-2018

Komisioner panwaslu kota dan kecamatan harus dikembalikan dan merujuk pada Undang undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, pasal 85. Agar pemilu nanti dapat berjalan sesuai harapan.(Tim )

Artikel Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *