Kejanggalan Eksistensi dan Keabsahan Anggota Dewan Pers

Jakarta, BeritaGlobal.com – Sekretariat Bersama Pers Indonesia yang terdiri dari 9 organisasi Pers gelar acara Diskusi yang berhubungan dengan Kepengurusan Dewan Pers yang selama ini menuai kontroversi dikalangan insan pers di tanah air dengan tema Kejanggalan Eksistensi dan Keabsahan Anggota Dewan Pers di Bakoel Coffee, Rabu (14/11).

Eksistensi Lembaga Dewan Pers yang terus menuai kontroversi dikalangan insan Pers tanah air kini semakin terlihat jelas kejanggalannya ketika proses penjaringan calon anggota Dewan Pers baru-baru ini mengundang protes keras dari Ibnu Mazjah salah seorang calon Anggota Dewan Pers bergelar doktor Ilmu Hukum, karena dianggap cacat administrasinya. Disamping itu keabsahan legalitas Dewan Pers, mulai dari tahapan penjaringan, pemilihan anggota, pengajuan ke Presiden, sampai pada penetapan Anggota Dewan Pers melalui Surat Keputusan Presiden RI ternyata dinilai cacat hukum.

Seperti dikatakan Praktisi Hukum Dolfie Rompas, SH, MH menjelaskan dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tidak ada satupun pasal yabg mengatur bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan dan pemilihan calon Anggota Dewan Pers.,”katanya di lokasi diskusi.

Bahkan lanjutnya, lebih tegas lagi, UU Pers tidak tidak mengatur pihak mana yang berhak atau bertanggungjawab dalam mengajukan nama-nama calon Anggota Dewan Pers ke Presiden RI, sehingga dengan demikian keabsahan legalitas SK pengangkatan Anggota Dewan Pers melalui suatu Surat Keputusan Presiden dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas,”lanjutnya.

Sementara itu Ketua Umum Persatuan  Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke SPd, MSc, MA, menambahkan, berhubung UU No 40 tahun 1999 ini tidak memiliki turunan peraturan teknis pelaksanaannya, maka persoalan pembentukan lembaga Dewan Pers dan mekanisme penjaringan dan /atau penetapan anggota Lembaga tersebut sangat penting untuk diluruskan, diperbaiki, dan disempurnakan. Berdasarkan pasal 15 UU Pers tersebut sangat tidak jelas pihak-pihak yang duberikan kewenangan dalam melakukan tugas menjaring dan memilih anggota Dewan Pers,” tambah Wilson yang pernah mengenyam pendidikan Lemhanas ini.

Wilson menjelaskan Setiap orang dapat saja melakukan klaim sebagai pihak yang berhak melakukan penjaringan dan pemilihan anggota Dewan Pers dan mengajukannya kepada Presiden RI untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pers (ayat 5).Atas dasar pertimbangan itu legitimasi hukum anggota Dewan Pers patut dipertanyakan,”jelas Ketum.

Wilson menegaskan, konsekwensi logisnya kebijakan dan pelaksanaan tugas Dewan Pers serta penggunaan dana Anggaran Pendataan dan Belanja Negara (APBN) oleh Dewan Pers melalui pos Kementeriaan Komunikasi dan Informasi selama ini dapat dipandang sebagai suatu tindakan penyelewengan anggaran negara yang wajib dimintai pertangungjawabannya dari pihak-pihak yang menggunakan anggaran tersebut,”tegas Wilson.

Maka dengan itu ada 9 organisasi Pers Nasional Pers yang tergabung di Sekretariat Bersama (Sekber) yakni : 1. Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI).

2. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)

3. Persatuan Wartawan Republik indonesia (PWRI)

4. Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI)

5. Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII)

6. Persatuan Wartawan Online Indonesia (PWOIN)

7. Ikatan Media Online (IMO), (sudah tidak aktif ).

8.Jaringan Media Nasional (JMN, sydah tidak aktif) dan

9. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)

Sekber Pers Indonesia No.234, berdiri pada tanggal 11 Juli 2018 dengan Akte Notaris dibuat oleh H. Harjono Moekiran, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham melalui SK Menkumham RI No. AHU- 0009406.AH.01.07 tahun 2018 menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. Menilai keberadaan kepengurusan Dewan Pers selama ini cacat hukum, dan dapat dikategorikan illegal, karena proses pemilihan anggota lembaga tersebut tidak jelas, atau belum diatur oleh UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers maupun peraturan lainnya.
  2. Menolak keberadaan kepengurusan Dewan Pers yang ada saat ini dan calon kepengurusan berikutnya yang sedang dipersiapkan oleh Dewan Pers karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti .
  3. Menolak penggunaan Anggaran Negara (APBN) oleh kepengurusan lembaga Dewan Pers selama ini dan yang akan datang sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.
  4. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejagung untuk melakukan audit, pemeriksaan keuangan, dan tindakan lanjutan yang diperlukan terhadap kepengurusan Dewan Pers selama ini, khususnya terkait penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan melalui APBN.
  5.  Mendesak Presiden RI untuk membubarkan kepengurusan lembaga Dewan Pers periode 2016-2019 dan tidak mengeluarkan Penetapan Kepengurusan Dewan Pers yang barh setelah dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.
  6. Meminta kepada DPR-RI untuk sesegera mungkin melakukan revisi, perbaikan, dan penyempurnaan atas UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, baik melalui Amandemen UU maupun pembuatan UU Pers yang baru.

Pernyataan sikap Sekber Pers Indonesia tersebut ditandangani bersama dengan diketahui Ketua Wilson Lalengke, Spd, MSc, MA, dan  Sekretaris Heince Mandagie serta Kuasa Hukum Dolfie Rompas, SSos, SH, MH ( ivan/pr/bg )

Artikel Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *