Sidang Lanjuta Kasus Dugaan Ijazah Palsu STT SETIA, Hadirkan Saksi Ahli Hukum Pidana

Jakarta, Kasus ijazah palsu dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin(14/5) dengan Rektor STT Setia, Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia, Ernawati Simbolon sebagai terdakwa dengan nomor perkara 100/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim, diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sidang di Ketua Majelis dipegang oleh Nun Suhaini yang sebelumnya menggantikan Antonius Simbolon dan untuk hakim anggota Dwi Dayanto serta Ninik Anggrain.

Saksi ahli hukum pidana, Eva Achjani. Eva justru menyalahkan pemerintah sebagai pengontrol pelaksana pendidikan. “Sebetulnya begini, ini ada satu peristiwa yang menurut saya adalah penyelenggaraan pendidikan. Ada satu program pemerintah yang harusnya dibantu,” tuturnya setelah persidangan selesai.

Dia menilai jika kasus ini tidak pas jika dikenakan sanksi pidana maupun administrasi. “Ini kesalahannya adalah kesalahan pemerintah. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh korban? Yakni memperbaharui dokumen,” ujarnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asnawi menyatakan, perkara tersebut layak dikenakan sanksi pidana bukan sanksi administrasi. Karena dari fakta-fakta dipersidangan, baik dari Dikti dan Ditjen Bimas Kristen, terugkap apabila STT Injili Arastamar tidak pernah meminta ijin penyelanggaraan PGSD

Bahkan, saksi yang meringankan terdakwa yaitu saksi Polrasi menyatakan jika Ditjen Dikti baru tahu adanya PGSD di 2010. Setelah ada laporan dari masyarakat dan Kopertis,” papar Asnawi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dirinya menilai ada dua kesalahan yang dilakukan STT Injili Arastamar. Pertama, sejak 2003 – 2009 tidak ada niat dari para terdakwa untuk mengurus perijinan PGSD ke Ditjen Dikti. Lalu, kedua, sanksi administrasi yang telah dijatuhkan oleh Ditjen Dikti tidak dipenuhi terdakwa. “Yang diharuskan menyekolahkan lagi 659 alumnus PGSD ke sekolah tinggi lain. Ini masalah sanksi administrasi,” imbuhnya.

 Dia menyatakan, ketika sanksi admisnitrasi tidak dipenuhi oleh para terdakwa maka prinsip Mens Rea berbicara. “Di mana ada kesangajaan dan kehendak jahat di situ. Sehingga hukum pidana dapat digunakan dalam perkara ini,” tegasnya.

Perdebatan sanksi administari dan pidana diakhiri dengan pernyataan salah seorang anggota hakim, Dwioyono. ”Saksi, tapi kedua sanksi ini bisa diterapkan secara bersamaan kan? Sanksi administrasi iya, sanksi pidana juga iya kan?,” ucapnya. Mendengar pertanyaan Dwiyono, Eva mengatakan bahwa kedua sanksi tersebut bisa digunakan secara bersamaan.

Penasihat hukum dari pihak korban, Yakob Budiman Hutapea dari Kantor Advokat Sabar Ompu Sunggu, mengaku bahwa keterangan saksi ahli tidak berkompeten. Dia menjelaskan, sanksi administrasi dan pidana beridiri sendiri-sendiri. Menurutnya, sanksi administrasi tidak bisa menghapuskan sanksi pidana. “Dan yang jelas memiliki sanksi-sanksi sendiri,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, sikap ahli yang menyalahkan pemerintah sangat tidak tepat. Sebab, sesuai dengan asas hukum bahwa masyarakat dianggap mengetahui hukum sejak dipublikasikan, sambung Yakob.

Penasihat hukum terdakwa Tommy Sihotang mengaku senang mendengar pernyataan dari saksi ahli yang ia datangkan. “Bagus sekali,” Tutup Tommy.

 

Artikel Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *