Konflik Pemerintah : Kemenkumhan dan Walkot Tangerang Saling Lapor Polisi

Jakarta, BeritaGlobal.Com – Kemenkum HAM dan Walikota Tangerang saling lapor polisi karena masalah penggunaan lahan. Salah satu gedung yang sudah dibangun Pemkot di atas lahan Kemenkum HAM yaitu gedung MUI Tangerang.

Seperti yang dikutip detik.com,  Kabag Humas Pemkot Tangerang melalui Achmad Ricky Fauzan, mengakui bahwa lahan tersebut masih tanah menkumham dan sudah minta izin untuk dipakai sebagai gedung MUI. “cuma waktu itu tidak ada jawaban akhirnya tetap dibangun,” ujar Fauzan.

Dia menjelaskan bahwa pembangunan gedung MUI itu jauh sebelum perselisihan antara Wali Kota Tangerang saat ini Arief Wismansyah dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, dan saat ini, kata Fauzan, tak ada lagi pembangunan yang dilakukan tanpa izin.

“Itu zamannya walikota masih Wahidin Halim. Selama kepemimpinan Arif Wismansyah, selama periode pertama sampai periode kedua ini selalu patuh terhadap ketentuan dari Kemenkum HAM. Kata Kemenkum HAM tidak boleh dibangun ya kita tidak bangun lagi,” tuturnya.

Seperti diketaui, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah terlibat perseteruan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berujung pelaporan ke polisi. Perseteruan itu diawali masalah lahan pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Kota Tangerang.

Menurut Yasonna, izin untuk pembangunan politeknik itu dipersulit oleh Pemkot Tangerang.

“Lah ceritanya itu kan pemerintah Tangerang Kota banyak memakai tanah-tanah kita. Itu kantor wali kota tanah Kumham, tapi sudah diserahkan. Masih banyak tanah Kumham yang dipakai dibangun Pemkot tak ada izin dari kita. Kemudian waktu kita bangun politeknik sampai sekarang tak keluar izinnya. Sudah disurati apa ada kekurangan izin, perlengkapan, tidak ada, tidak dijawab jawab,” tutur Yasonna kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/7/2019) kemarin.

Namun menurut Arief, lahan untuk pembangunan Politeknik Kemenkum HAM tersebut masih tidak berizin karena terhambat aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aturan lama menyebutkan jika lahan tersebut difungsikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Kalau mau bikin sekolah harus diubah dulu fungsinya. Apalagi kemarin Pak Menkumham bilang mau 22 hektar dibangun buat Poltekip. Kita pemerintah Kota Tangerang sedang mengupayakan itu,” kata Arief di Kantor Walikota Tangerang, Jalan Satria-Sudirman, Tangerang, Rabu (17/7/2019).

Sementara, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah tidak terima bila dirinya dipolisikan dengan laporan penyerobotan lahan Kemenkum HAM dan akhirnya melaporkan balik dengan dalih Kemenkum HAM melanggar RT/RW.

Buntut dari konflik antar pemerintah itu pun berbuntut Pemerintah Kota Tangerang menghentikan pelayanan di lahan perkantoran milik Kementerian Hukum dan HAM.

Seperti di Kantor Imigrasi Klas I dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang, layanan penerangan jalan umum dan pengangkutan sampah dihentikan sebelum akhirnya menyalakan kembali oleh Pemerintah Kota Tangerang setelah ada permintaan dari Mendagri.

“Jadi tadi ada permintaan dari pak Mendagri untuk menyalakan PJU, jadi kita usahakan malam ini bisa menyala lagi yang di perkantoran kemenkum HAM juga, Kalau misalkan belum ya mungkin besok pagi,” kata Kabag Humas Pemkot Tangerang, Achmad Ricky Fauzan, saat dihubungi, Rabu (17/7/2019) malam.

“Kalau sudah permintaan Mendagri, kan atasan Pak Wali Kota, ya harus patuhi lah,” imbuhnya.

Bagaimana sebetulnya aturan pengelolaan barang milik negara (BMN)?

Menurut ahli hukum tata negara Dr Agus Riewanto, seperti dikutip detik.com (18/7/19),  dari aspek hukum, tanah merupakan salah satu jenis aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Aset tanah tersebut dilaporkan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Di dalam melaporkan aset tanah tersebut, diperlukan bukti pendukung seperti bukti hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Aset tanah milik Kemenenkumham itu merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang kepemilikannya harus dilaporakan dan ditatausahakan secara periodik kepada negara.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Permenkeu RI No 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 89 PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

“Oleh karena itu, jika tanah itu kemudian diserobot tanpa hak oleh Pemkot Tangerang maka akan berkonsekuensi hukum pada sulitnya pertanggunggjawaban aset dari Menkumham sebagai kuasa BMN tersebut,” ujar Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret .

Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, persetujuan pemindahtanganan BMN dengan kewenangan sebagai berikut:

– Nilai tanah di bawah Rp 10 miliar dengan persetujuan Menteri Keuangan.
– Nilai tanah Rp 10 miliar hingga Rp 100 miliar dengan persetujuan Presiden.
– Nilai tanah lebih dari Rp 100 miliar dengan persetujuan DPR.

Maka, menurut Agus, tindakan menyerobot aset tanah milik Menkumham oleh Wali Kota Tangerang dalam hukum administrasi negara dapat dikategorikan menghambat proses penatausahaan BMN. Baik dari sisi Pemkot Tangerang sendiri maupun Kemenkumham sebagai manifestasi asas pemerintahan yang baik (good government). 

“Karena seharusnya jika hendak memiliki tanah aset pemerintah pusat harus melalui izin tertulis dari penguasa BMN (Menkum HAM) yang sebelumnya Wali Kota mendapatkan rekomendasi atau persetujuan DPRD Kota Tangerang,” papar Agus. 

Oleh sebab itu, kata Agus lagi, tindakan menyerobot tanah aset tanah milik Kemenkum HAM dan tanpa persetujuan DPRD merupakan tindakan pelanggaran hukum administrasi dan hukum ketatanegaraan karena telah melecehkan DPRD setempat. 

“Sebaiknya DPRD setempat segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan meminta pertanggungjawaban politik dan hukum. Jika yang bersangkutan tidak mampu mempertanggungajawabkan, maka akan dapat berujung pada sanksi pemakzulan (impeachment) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UU No.32/2014 Tentang Pemda dan DPRD dapat menggunakan Pasal 80 UU No.32/2014,” terang Agus.

Sedangkan dari aspek hukum pidana, tindakan Kemenkumham melaporkan ke polisi Wali Kota ini tepat karena bisa juga diarahkan ke Pasal 385 KUHP tentang larangan kemilikan tanah tanpa hak dan ancaman sanksinya 4 tahun penjara.

Menurut Agus, dari aspek moral tindakan penyerobotan tanah itu merupakan tindakan yang tak patut. Padahal seharusnya seorang pejabat daerah dalam bertindak tidak boleh:

1. Sewenang-wenang (willekeur).
2. Bertindak secara hati-hati. 
3. Tindakannya harus didasarkan pada niat yang baik (dwaling).
4. Tindakannya tidak boleh mengandung unsur penipuan (bedrog) publik.
5. Dalam mengambil tindakan sekali pun tujuannya untuk masyarakat harus lah tidak mengandung paksaan (dwang) dalam kepemilikan dan peruntukannya yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. 

“Tindakan pengambil alihan tanah oleh Wali Kota Tangerang milik Kemenkum HAM RI merupakan tindakan tak terpuji dan tercela bukan saja dari aspek hukum, namun juga dari aspek moral,” pungkas Agus. ( red/bgc )

Artikel Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *