Bob Hasan : ” Jimmy GL Pro Memungkinkan Jadi Wagub DKI, Yang Tentukan Partai”

Jakarta, BeritaGlobal.Com – Leletnya DPRD DKI Jakarta menentukan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang masih kosong sejak 1 tahun lalu, masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Karena, dari berbagai macam proses hingga dibentuknya tim pansus oleh Kemendagri masih belum dapat menentukan siapa orang nomor 2 di DKI Jakarta mendapingi Anis Baswedan.

Menurut Bob Hasan, tokoh masyarakat pemerhati hukum, kondisi saat ini adalah sebuah kondisi politik yang tidak sinergi dengan perundang – undangan.

” artinya, sistem kita tidak menganut itikad baik yaitu politcal will. maka, kejadian tentang gubernur maupun wagubnya yang berhalangan maupun berhalangan tetap penggamtinya tidak mengacu pada perundang-an, namun lebih mengarah pada politiknya,” ujar Bob Hasan melalui pesan WhatsApp yang diterima Redaksi BeritaGlobal.Com beberapa waktu lalu.

Padahal, menurut Bob Hasan, sudah jelas bahwa sepenuhnya  di dki kewenangan gubernur untuk  memilih wagubnya karena pada sistemnya  Gubernur dan Wagub dipilih oleh rakyat, artinya mandat dari rakyat kepada anis utk juga menggantikan sandi yang  telah mengundurkan diri,” tandas bob.

Oleh karenanya,  lanjut Bob,  kalau sampai saat ini kursi wagub msh kosong karena tidak dapat terlepas dengan partai politik pendukung.

“aneh kan, Justru sebagaimana yang telah saya urai tidak sulit mengisi wagub di dki. Nyatanya, sulit karena posisi peraturan sebagai bukti politik diatas hukum.  Setelah terpilih kan selesai dong urusan partai .dprd gak ada urusan dengan kekosongan kursi. urusan dprd adalah legislasi. setelah partai mengusung dan mendukung itu selesai, ” papar bob.

Menanggapi Cawagub dari non partai yakni Ketua Umum Gerakan Laskar Pro 08 ( GL Pro 08 ), Jimmy CK, SE, AK yang didukung dari berbagai relawan Bob Hasan berpendapat bahwa Jimmy sangat memungkinkan untuk menggantikan Sandiaga Uno.”  kalau itu kehendak dari gubernur, sebetulnya sistem memungkinkan,” sambung bib

Cocok tidak cocok, lanjut Bob, pencalonan dapat disikapi  dari  berbagai segi pemikiran.”dari berbagai parameter mana, sebab kalau melihat keadaan politik, maka harus diambil kepentingannya,  dan kalau berdasarkan undang-undang jika anisnya mau, kenapa tidak cocok? tergantung gubernur anis,tapi realitasnya yang menentukan partai,”tandas bob. ( red/bgc)

 

Artikel Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *