KSPI Tuntut Perlindungan Dan Kesejahteraan Buruh

Jakarta, BeritaGlobal.Com-KSPI Tuntut Perlindungan Dan Kesejahteraan. Hal ini tertuang dalam konferensi pers yang dilakukan di LBH Jakarta, Lantai 1. Jl Diponegoro No 74. Jakarta Pusat pada hari ini (6/8/19).

Konferensi pers dilaksanakan dengan agenda berikut : 

1. Penjelasan sikap KSPI terkait terkait rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. KSPI mendesak agar janji Presiden RI untuk merevisi PP No 78 Tahun 2015 segera dilakukan dengan memperhatikan usulan/masukan dari kaum buruh.

3. Penyampaian adanya potensi Gelombang PHK terhadap puluhan ribu pekerja.

4. Penjelasan rencana aksi KSPI dan buruh Indonesia untuk menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan kaum buruh.

Konferensi pers ini dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal dan beberapa pimpinan buruh yang lain, diantaranya Sekjen KSPI Ramidi, Presiden APEC Mira Sumirat, Presiden SPN Bambang dan lainnya.

Dari Sekjen KSPI Ramidi mengatakan yangvsangat pentingbtentang adanya revisi UU 13/2003..yang ada wacana gejolak dibeberapa daerah, dan KSPI menolak revisi 13/2003 dan akan adakan aksi menolak serta adanya perlawanan ,”katanya

Tambah Remidi pemerintah agar tidak main-main dengan revisi 13/2003,”tambahnya.

Sementara itu dari Presiden Apec Mira Sumirat menambahkan adanya revisi UU 13/2003, ada beberapa perubahan yang membuat pekerja meradang, dan adanya menghilangkan upah.minimum dan banyak yang merugikan para pekerja,”katanya.

Dari Presiden SPN Bambang mengatakan akan merevisi UU No 13/2003 menjadikan pekerja seperti kanebo kering atau keras,”jelasnya.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pernyataan Jokowi akan merevisi PP 78 masalah kenaikan Upah.adanya perundingan mengenai pengupahan Tripartit dengan survey pasar KHL, ada 60 item.,”katanya.

Adanya perbedaan upah ditiap daerah yang banyak selisihnya dan banyak kesenjangan ditiap daerah dan kita minta akan adanya perbedaan serta penghapusan Kenaikan Upah Mimimum,”tambahnya.

Kita harapkan penetapan upah minimum oleh Gubernur bukan pemerintah Pusat, dan diregional bukan di Pusat,”paparnya.

Lanjutnya, Perintah Presiden jelas harus diubah PP No 78 dan menjadi penting UU ketenagakerjaan harus direvisi dan ini terlalu kaku untuk investasi,”tambah Iqbal.

Dengan adanya penolakan ada alasan yakni UU Ketenagakerjaan bersifat perlindungan dan kesejahteraan dan revisi ini menurunkan perlindungan dan kesejahteraan, serta sejarah ini adanya perlu kompilasi yang bersifat perlindungan, yang kedua adanya istirahat buat cuti dari pekerjaan,”lanjutnya.

Iqbal menambahkan kalau ada yang mau di PHK harus minta izin, dan UU ini sifatnya perlindungan dan kesejahteraan, buat apa undang investasi kalau rakyatnya tidak dilindungi dan sejahtera, kita harus melawan apabila ada kesenjangan dengan adanya ketimpangan didalam UU Ketenagakerjaan,”tegas Iqbal. (ivan/bg)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *